Artikel Riset Asli

Mengubah Perbatasan Indonesia–Papua Nugini dari Wilayah Pinggiran Menjadi Gerbang Melalui Tata Kelola, Ketahanan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan

Abstrak

Perbatasan Indonesia–Papua Nugini sedang mengalami transformasi fungsional, dari wilayah perbatasan yang utamanya berorientasi pada aspek keamanan menjadi ruang yang semakin aktif untuk perdagangan, mobilitas, interaksi sosial, dan kerja sama subnasional. Studi ini mengkaji apakah koridor perbatasan Skouw-–Wutung telah mengembangkan landasan kelembagaan dan ekonomi yang diperlukan untuk berevolusi dari pos perbatasan periferal menjadi gerbang ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain analisis campuran berbasis data sekunder, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif deskriptif, analisis dokumen, triangulasi bukti, serta analisis kebijakan komparatif. Data dikumpulkan dari statistik resmi, lembaga pengelola perbatasan, data kepabeanan, dokumen pemerintah, dan studi ilmiah yang ditelaah sejawat (peer-reviewed), yang sebagian besar diterbitkan antara tahun 2021 hinggadan September 2026. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi nilai ekspor tahunan, struktur komoditas, mobilitas lintas batas, pertukaran mata uang, pengaturan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Nilai ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw meningkat dari sekitar Rp50,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp92,93 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan kenaikan sebesar kurang lebih 83,88%. Nilai ekspor pada bulan Januari meningkat dari Rp3,50 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp6,57 miliar pada tahun 2026, atau sekitar 87,63%. Produk rumah tangga, makanan, dan minuman menjadi komponen terbesar dalam ekspor tahun 2025. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa perluasan perdagangan tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan lokal yang inklusif, karena tata kelola perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti asimetri kelembagaan, minimnya bukti mengenai retensi nilai ekonomi di tingkat lokal, partisipasi pelaku ekonomi masyarakat adat yang belum merata, risiko keamanan hayati (biosekuriti), perlintasan informal, serta kendala transportasi. Berdasarkan bukti yang telah divalidasi melalui triangulasi, studi ini mengusulkan Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (Integrated Border Economic Resilience Framework (IBERF). Kerangka kerja ini menghubungkan kualitas tata kelola perbatasan, kapasitas produktif lokal, konektivitas lintas batas, inklusi ekonomi masyarakat adat, dan keamanan perbatasan yang cerdas (smart border security), guna menjelaskan bagaimana peningkatan arus di perbatasan dapat diubah menjadi nilai ekonomi yang dirasakan dan dipertahankan di tingkat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa Skouw sebaiknya tidak hanya dikelola sebagai fasilitas perlintasan, melainkan sebagai koridor ekonomi terintegrasi yang menghubungkan Jayapura, Skouw, Wutung, dan Vanimo.

Tata Kelola Perbatasan PLBN Skouw Papua Nugini Ekonomi Perbatasan Ketahanan Ekonomi Lokal Ekonomi Masyarakat Adat Konektivitas Lintas Batas

Biografi Penulis

  • Tiomy Butsianto Adi

    Dosen pada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan, Indonesia. Bidang kajian dan penelitian meliputi manajemen, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah. Aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengembangan potensi lokal dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur

Referensi

  1. Aedah, N., & Muchsin, M. (2021). Implementation of Transboundary Policy in the Republic of Indonesia-Papua New Guinea Border Area in Keerom Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(10), 58–64. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2999
  2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2025a). Pasar Perbatasan Skouw: Simbol Persahabatan dan Penggerak Ekonomi Rakyat di Ujung Timur Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/pasar-perbatasan-skouw-simbol-persahabatan-dan-penggerak-ekonomi-rakyat-di-ujung-timur-indonesia
  3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2025b). PLBN Skouw Jadi Pusat Interaksi Ekonomi dan Budaya lewat Ajang Border Trade Fair RI-PNG 2025. https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-jadi-pusat-interaksi-ekonomi-dan-budaya-lewat-ajang-border-trade-fair-ri-png-2025
  4. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2026). Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua 2025. https://papua.bps.go.id/en/publication/2026/07/30/587b9e8623162e6b85056aeb/statistik-ekspor-impor-provinsi-papua-2025.html
  5. Evarukdijati. (2025, 5 Agustus). BI Papua: Penukaran Kina ke Rupiah di Pasar Skouw Capai Rp9,6 Miliar. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5014493/bi-papua-penukaran-kina-ke-rupiah-di-pasar-skouw-capai-rp96-miliar
  6. Evarukdijati. (2026, 15 Januari). Ekspor Papua melalui PLBN Skouw ke PNG Capai Rp92,9 Miliar. ANTARA News Papua. https://papua.antaranews.com/berita/758385/ekspor-papua-melalui-plbn-skouw-ke-png-capai-rp-929-miliar
  7. Frank, S. A. K., Idris, U., & Flassy, M. (2026). Socioeconomic Changes Post Indonesia-Papua New Guinea Cross-Border Development. Frontiers in Sociology, 11, 1794970. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1794970
  8. Kalalo, J. J. J., Silambi, E. D., Maturbongs, E. E., & Marpaung, D. N. (2025). Protecting Indigenous Rights in the Indonesia–Papua New Guinea Border Area. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13(2), 309–325. https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1536
  9. Korwa, J. R. V. (2026a). Asymmetrical Border Governance and Everyday Borderland Practices: The Indonesia–Papua New Guinea Case. Territory, Politics, Governance. https://doi.org/10.1080/21622671.2026.2691049
  10. Korwa, J. R. V. (2026b). Border Twin Cities and the Challenges of De-Securitization: Insights From Jayapura–Vanimo. Journal of Borderlands Studies. https://doi.org/10.1080/08865655.2026.2679251
  11. Maryen, K. C., Womsiwor, Y., & Renyoet, C. C. (2021). Participation of Indigenous Papuan Women at the Skouw Border Market, Indonesia–PNG. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 1(2), 73–84. https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i2.1794
  12. Pakasi, U., Faridz, M., Majid, H., & Susilawati. (2024). Border Governance Through Local Community Empowerment: Insights From Indonesia–Papua New Guinea Borderline. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(3), 693–711. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15399
  13. Pemerintah Provinsi Papua. (2025, 13 November). Indonesia–Papua Nugini Sepakati Penguatan Transportasi Lintas Batas. https://www.papua.go.id/index.php/view-detail-berita-9449/indonesiapapua-nugini-sepakati-penguatan-transportasi-lintas-batas.html
  14. Pugu, M. R., & Renyaan, D. (2025). Implementation of Sister City Between Jayapura–Vanimo–Wewak Cities as a Model of Paradiplomacy. Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 5(2), 3360–3376. https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i2.1058
  15. Siborutorop, J. (2024). Cross-Border Inequality Between Indonesian Papua and Papua New Guinea: Causes and Solutions. Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua, 5(2), 81–90. https://doi.org/10.31957/jap.v5i2.3973
  16. Siregar, V. H. (2026, 15 Februari). Nilai Ekspor Awal 2026 Melonjak, BNPP RI Perkuat Peran PLBN Skouw sebagai Gerbang Perdagangan. iNews.id. https://jayapura.inews.id/read/673197/nilai-ekspor-awal-2026-melonjak-bnpp-ri-perkuat-peran-plbn-skouw-sebagai-gerbang-perdagangan
  17. Usman, L. (2017). The Economic Functions of Cross-Border Activities of Skouw Sae Community, Jayapura. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 9(1), 150–160. https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.9004

Unduhan

Terbitan

Bagian: Artikel Riset Asli
Diterbitkan: 2026-06-17